JAKARTA - ASEAN harus mengintervensi pemerintah Myanmar agar kebijakan diskriminatif junta militer atas etnis Rohingnya dihapuskan. Untuk itu, Asosiasi negara-negara Asia Tenggara ini harus didesak menghapus kebijakan yang telah menutup peluang intervensi atas negara-negara sesama anggota.

Hal ini disampaikan Direktur The Wahid Institute, Yenny Wahid, dalam konferensi pers Solidaritas Lintas Iman untuk Pengungsi Rohingya, di Jakarta, Kamis (21/5) pagi.

“Pemerintah harus membuat inisiatif agar ASEAN menghilangkan kebijakan terkait batasan intervensi antar sesama negara anggota. Kita juga mendesak pemerintah Indonesia agar mengirim pesan yang cukup tegas kepada pemerintah Myanmar menyelesaikan permasalahan ini, karena masalah ini sudah berdampak bagi negara-negara tetangganya, terutama negara-negara ASEAN,” ujar Yenny.

Puteri keempat Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid ini mengatakan diskriminasi yang terjadi pada etnis Rohingya sudah mengarah pada state sponsored discrimination, karena itu negara juga yang harus mencari solusinya.

“Dan persoalan ini sudah mengakibatkan adanya spill over effect ke negara-negara lain di ASEAN, karenanya negara-negara ASEAN harus mendesak pemerintah Myanmar mencari solusi yang humanis dan permanen,” sebut Yenny lagi.

Di sisi lain, Yenny mengatakan elemen-elemen masyarakat sipil di Indonesia mendorong pemerintah segera mencari solusi yang lebih konprehensif, terutama mengeluarkan payung hukum yang mendukung solusi-solusi lebih permanen atas penanganan pengungsi dari negara asing.

“Kami juga mendukung kebijakan pemerintah yang saat ini menekankan sisi kemanusiaan dalam memperlakukan pengungsi Rohingya. Kami juga mendukung pemerintah yang bersedia untuk sementara menampung para pengungsi tersebut.”

“Kami juga mengapresiasi sikap masyarakat Aceh, yang tanpa ragu memberikan pertolongan kepada pengungsi Rohingya yang terapung-apung di lautan, lalu mengobati dan memberi makan para pengungsi tersebut,” kata Yenny.