25
Apr 2015

 

JAKARTA - Siapa yang tak kenal sosok Presiden RI Ke-4, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Seorang tokoh masyarakat yang memperjuangkan nilai toleransi beragama, kesatuan dalam etnis dan kesetaraan hak.

 

Sehingga sudah pantaslah, Gus Dur menjadi tokoh panutan bangsa Indonesia yang tak akan pernah lekang oleh waktu.

 

Keluarga besar Wahid pun mengharapkan perjuangan, keberanian dan usaha keras Gus Dur memperjuangkan kesatuan dalam keberagaman dapat menjadi inspirasi bagi anak-anak di Indonesia.

 

Putri kedua Gus Dur, Zannuba Arifah Chafsoh yang akrab dipanggil Yenny Wahid mengatakan sosok pribadi ayahanda tercinta sangat terekam dalam ingatannya. Yang selalu nomorsatukan toleransi, kesetaraan dan solidaritas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

 

Perbedaan suku, ras, etnis atau agama tidak menjadi penghalang untuk membangun bangsa dan negara Indonesia.

 

"Gus Dur bagi kami adalah sosok yang cerdas, berani, toleran, jujur, tegas dan menjunjung tinggi kesatuan. Dan semuanya itu tetap dibawanya saat menjadi Presiden," kata Yenny dalam acara Peresmian Patung Gus Dur Masa Kecil di Taman Amir Hamzah, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (25/4).

 

Karena itu, Patung Gus Dur berusia 9 tahun yang sedang membaca buku diharapkannya dapat membantu anak-anak kecil di Jakarta maupun di Indonesia dapat menggantungkan impiannya setinggi langit.

 

"Kami mengapresiasi kepada Komodo Dragon Foundation yang telah membuat Patung Gus Dur di masa kecil. Kami harap patung yang terpampang di taman ini bisa menginspirasi anak-anak kecil dan anak muda menjadi pribadi yang cerdas, berani, toleran yang mampu menjadi presiden di Indonesia," ujarnya.

 

Dia pun menceritakan masa kecil Gus Dur di kawasan Menteng, tepatnya di Jalan Matraman Nomor 8, yang saat ini menjadi kantor The Wahid Institute.

 

Sewaktu kecil, selain suka membaca, suami dari Sinta Nuriyah ini suka bermain bola di Taman Amir Hamzah. Di sebelah rumah Gus Dur, merupakan rumah kakek dari Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Soebianto.

 

Selain itu, kawasan Menteng juga tempat masa kecil Barack Obama, Presiden Amerika Serikat.

 

Melihat, banyaknya tokoh-tokoh penting lahir di kawasan Menteng, bahkan diantaranya dua anak kecil Menteng telah berhasil menjadi Presiden, Yenny pun berseloroh kalau mau jadi presiden harus membeli rumah di kawasan Menteng.

 

"Siap-siap beli rumah di daerah sini yang mau jadi Presiden," candanya yang disambut gelak tawa tamu undangan lainnya.

 

Menteri Sosial, Khofifah Indar Parawansa mengatakan kerja keras dan perjuangan seorang Abdurrahman Wahid harus bisa menjadi inspirasi bagi semua orang.

 

"Pak Wimar Witoelar (juru bicara kepresidenan era Gus Dur) sering temani Gus Dur pagi. Pak Wimar bilang, saya lama-lama bisa jadi ideolog kalau jalan pagi sama Gus Dur. Sebab, dia selalu semangat memberikan pemahaman ideologi bangsa. Kita harus membangun kembali semangat perjuangan seorang Abdurrahman Wahid. Gus dur jadi pahlawan nasional," tukasnya.

 

Dimuat di Berita Satu

 
24
Apr 2015

 

JAKARTA - Untuk memperkuat kapasitas komunitas dampingan Koperasi Cinta Damai (KCD), The Wahid Institute menggelar training of trainer (ToT) fasilitator pendidikan keuangan untuk keluarga. Pelatihan dengan peserta ibu-ibu dampingan dalam pengembangan ekonomi komunitas di Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini dilaksanakan pada 20-23 April 2015.

 

Sebanyak 12 ibu-ibu dari Parung, yang merupakan anggota aktif koperasi, dilatih untuk menjadi calon fasilitator yang kemudian akan mendidik ratusan ibu-ibu anggota koperasi dan warga lainnya dalam hal literasi keuangan keluarga.

 

“Tujuan pelatihan ini adalah peserta akan memperoleh pengetahuan , keterampilan, dan terumata perubahan sikap dalam memaknai pentingnya pemahaman pengelolaan keuangan keluarga.”

 

“Pelatihan ini secara khusus diharapkan dapat mendorong peserta untuk dapat menerapkan sasaran keuangan, menyusun anggaran dan rencana tabungan untuk mencapai sasaran keuangan keluarga, sehingga dapat berkontribusi dalam perencanaan keuangan keluarga yang lebih baik,” ujar Gamal Ferdhi, Community Economic Development (CED) Program Officer The Wahid Institute.

 

Gamal mengatakan para peserta yang dilatih dalam ToT ini akan menjadi fasilitator dalam pelatihan keuangan keluarga yang akan dilaksanakan akhir Mei 2015, juga pelatihan-pelatihan tahap berikutnya dalam program pengembangan ekonomi komunitas yang dilaksanakan The Wahid Institute dan didukung ICCO Cooperation. [WI]

 
17
Apr 2015

JAKARTA - Puluhan mahasiswa dan mahasiswi dari Sekolah Tinggi Teologi (STT) Jakarta berkunjung ke The Wahid Institute, Jumat (17/4) pagi. Dalam kunjungan, mereka menggelar diskusi dengan para pelaksana program di lembaga yang didirikan oleh K. H. Abdurrahman Wahid ini.

 

Kunjungan kelompok mahasiswa tersebut disambut Manager Program The Wahid Institute Visna Vulovik, Advocacy and Campaign Project Officer Alamsyah M Djafar, Community Economic Development Project Officer Gamal Ferdhi dan Media Outreach Officer Andi Irawan.

 

Dalam diskusi di pertemuan tersebut, Visna Vulovik mempresentasikan empat bidang yang menjadi pilar The Wahid Institute. Para mahasiswa dan mahasiswi STT kemudian mendiskusikan beberapa isu dan gagasan strategis, terutama terkait kegiatan-kegiatan pendampingan yang dilakukan The Wahid Institute.

 

Di sela kunjungan tersebut, mahasiswa dan mahasiswi STT Jakarta juga mendapatkan kesempatan untuk menjajal board game “Negeri Kompak”. Permainan ini merupakan yang dikembangkan The Wahid Institute untuk mengampanyekan toleransi dan keberagakan Indonesia kepada para pelajar di Indonesia. [WI]

 
14
Apr 2015

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

 

BEKASI - The Wahid Institute terus berupaya mendorong peningkatan pelayanan publik non-diskriminatif di wilayah rentan, di antaranya dengan pelatihan penguatan aparatur pemerintahan. Seperti yang dilaksanakan pada akhir Maret lalu, dengan melibatkan aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi.

 

Pelatihan yang didukung Tifa Foundation dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi ini dilaksanakan di Hotel Amaris, 27 - 29 Maret 2015. Kegiatan ini diikuti 15 peserta dari berbagai kecamatan yang berkategori rentan diskriminasi dalam pelayanan pencatatan sipil.

 

Advocacy and Campaign Officer The Wahid Institute, Alamsyah Djafar, mengatakan pelatihan tersebut merupakan rangkaian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. “Kami terus mendorong fungsi pelayanan yang non diskriminatif. Beberapa tahun belakangan ini, The Wahid Institute bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara seperti Ombudsman RI, Kementerian Dalam Negeri serta Kementerian Hukum dan HAM untuk peningkatan kualitas layanan publik,” kata Alamsyah.

 

“Di tingkatan pemerintah paerah, selain Kota Bekasi, kerjasama juga dilakukan dengan Kabupaten Blora dan Kuningan, Jawa Barat. Kami sangat senang karena niat dan semangat Pemda sejalan dengan kami, mendorong pemerintahan yang terbuka terhadap usulan dan mau membangun tata kelola yang baik,” ujarnya.

 

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bekasi, Momon Sulaeman, saat membuka kegiatan, mengatakan pelatihan semacam ini adalah hal baru yang dilakukan di Kota Bekasi. Pemerintah daerah, menurutnya, memang butuh bekerjasama dengan berbagai pihak untuk melayani warga.

 

“Dalam suku kita banyak berbeda. Agama, latar belakang sosial dan politik juga berbeda. Karena itu tuhan menjadikan negeri ini penuh rahmat. Belajar dari sejarah, ada saja pelaksanaan penyelenggaraan negara yang belum baik. Sejak orde baru sampai sekarang kita tidak bisa menutup mata, maka itu perlu dibenahi. Sebagai aparat kita harus meningkatkan kualitas kerja, semakin hari semakin baik, agar tidak jadi orang yang merugi,” ujar Momon.

 

Para peserta antusias mengikuti pelatihan yang difasilitasi Subhi Azhari (peneliti Wahid Insitute) dan Siti Aminah (Manager ILRC). Terkait dengan kekerasan atas nama agama, pada sesi Konstitusi dan Jaminan Hak Beragama, salah seorang peserta menyampaikan dengan dialek khas Betawi, “Agama apaan ngajarin kekerasan? Bikin permusuhan antartetangga, gua mah ogah!” kata Endang Jaya Saputra, selaku Kasiduk Kecamatan Pondok Gede yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Lurah Bintara Jaya. Peserta lainnya tertawa sambil bertepuk tangan.

 

Siti Aminah memperkuat penjelasan dengan mengulas lebih dalam tentang forum internum dan eksternum dalam melihat persoalan jaminan hak beragama dan berkeyakinan. Protect, respect, fulfill sebagai bentuk perlindungan, menghormati dan melayani warga negara dalam mengamalkan kegiatan keagamaannya. Hal tersebut sudah dijamin di dalam UU.

 

Ahmad Sobirin, mewakili Ombudsman RI, menyampaikan bahwa tahun 2014, khusus untuk pengaduan masyarakat kepada Ombudsman terkait dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan berjumlah 240 laporan. Angka tersebut bersifat nasional

 

Di sesi “Aparatur Non-Diskriminatif”, Staf Ahli Bappenas Eva Kusuma Sundari mengatakan bahwa diskriminasi tidak hanya dilakukan oleh satu agama, melainkan bisa oleh agama yang lain.

 

Untuk tindak lanjut pertemuan ini, The Wahid Institute akan menyelenggarakan pelatihan serupa bagi kelompok minoritas rentan diskriminasi yang kerap menjadi korban maladministrasi pelayanan administrasi ke[endudukan dan pencatatan sipil. [ASN]

 
10
Apr 2015

Kuningan - Sejumlah komunitas minoritas agama dan keyakinan serta organisasi mahasiswa dan kemasyarakatan mendesak Pemerintah Kabupaten Kuningan meningkatkan layanan publik non-diskriminatif. Peningkatan layanan itu di antaranya ditunjukan dengan dikeluarkannya kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) bagi warga Manislor, Kuningan, Jawa Barat. Sebagian besar warga Manislor adalah anggota Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI).

 

“Sampai saat ini warga Manislor belum mendapat e-KTP. Padahal e-KTP ini dokumen penting,” kata Nasirudin, mubalig JAI kepada puluhan peserta Pelatihan Penguatan Kapasitas Korban dan Komunitas Penduduk bagi Kelompok Rentan.

 

Selain tidak bisa mendapatkan e-KTP, perkawinan komunitas JAI tidak bisa dicatatkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kabupaten Kuningan. Untuk bisa dicatatkan, mereka harus pindah domisili. Menurut Nasirudin, tantangan itu dihadapi karena ada pihak-pihak yang tak setuju dengan Ahmadiyah dan mendesak pemerintah untuk tidak memberikan e-KTP. Kecuali, mereka membuat surat pernyataan keluar dari Ahmadiyah.

 

Pelatihan yang digelar the Wahid Institute Rabu-Jumat (8-10) di Kuningan ini dihadiri 20-an peserta. Selain komunitas JAI, peserta lain dihadiri perwakilan komunitas Sunda Wiwitan, Himpunan Mahasiwa Islam (HMI), Ikatan Muda Muhammadiyah (IMM), Gerakan Massa Pejuang Untuk Rakyat (GEMPUR),  Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, dan Fatayat Nahdlatul Ulama.

 

Menurut Alamsyah M. Dja’far, Project Officer Kampanye dan Advokasi the Wahid Institute, kegiatan ini diharapkan bisa berkontribusi meningkatkan layanan publik yang adil dan non-diskriminasi.

 

“Semoga saja masalah-masalah diskriminasi berbasis agama dan keyakinan di Kabupaten Kuningan bisa berkurang dan mendapat solusi terbaik. Negara harus melayani hak warga negara dengan adil. Itu kewajiban undang-undang,” terangnya.

 

Kegiatan di Kuningan ini, lanjut Alam, merupakan rangkaian kegiatan yang juga dilakukan the Wahid Institute di sejumlah daerah. Selain Kabupaten Kuningan, Wahid Institute bekerjasama dengan pemerintah daerah di Kota Bekasi dan Kabupaten Blora. Selain meningkatkan kapasitas korban dan komunitas pendukung, WI menggelar pelatihan untuk peningkatan aparat birokrasi, khususnya di Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan.

 

Di sesi berbagi pengalaman, kasus layanan diskriminatif juga dialami komunitas Sunda Wiwitan, Cigugur. Hingga saat ini pernikahan mereka tidak bisa dicatatkan di Kantor Catatan Sipil setempat. “Dampaknya perkawinan kami dianggap perkawinan di luar nikah,” kata Dewi Kanti dari komunitas Sunda Wiwitan saat berbagai kisah dengan peserta. Dampak lanjutannya, asal-usul anak hanya terkait pada ibu. Sedang hubungan dengan ayah tidak diakui.

 

Ela, salah seorang peserta dari Sunda Wiwitan ikut berbagi kisah. Anaknya tidak bisa mendaftar menjadi pegawai negeri sipil. Sebab kolom agama dalam formulir online di beberapa kementerian tidak bisa dikosongkan. Yang tersedia hanya enam agama. “Akhirnya anak saya tidak bisa mendaftar,” katanya.

 

Peserta pelatihan juga mendapat pengayaan materi dari Ombudsman Republik Indonesia, lembaga pengawas aparatur negara dan layanan publik. Peserta berbagi pengalaman seputar isu layanan publik seperti diatur dalam UU Nomor 25 tahun 2009 tentang Layanan Publik. Begitupun denga materi hak asasi manusia dan layanan administrasi kependudukan sebagaimana diatur dalam UU No 23 tahun 2003 (AMDJ). Kegiatan ini diisi dengan kunjungan langsung ke masjid Ahmadiyah Manislor dan beramah tamah dengan komunitas perempuan Ahmadiyah. Lokasi itu beberapa tahun sebelumnya dirusak massa. [WI]