21
May 2015

 

Direktur Eksekutif the Wahid Institute Yenny Wahid meminta Presiden Joko Widodo mendesak Pemerintah Myanmar turut serta menyelesaikan persoalan pengungsi suku Rohingya. Hal itu dikatakan Yenny dalam konferensi pers di Wahid Institute, Jakarta pada Kamis (21/5/2015).

"Kita minta pemerintah saat ini memberikan pesan ke Myanmar menyelesaikan persoalan ini. Karena masalah di Myanmar sudah jadi masalah di Indonesia juga," ujar Yenny.

Menurut Yenny, sikap Pemerintah Myanmar terkait pengungsi Rohingya tidak baik. Ia yakin desakan Indonesia bisa membuka jalan menuju solusi bagi persoalan yang telah berlangsung lama itu.

"Sudah bukan saatnya lagi kita melihat adanya persoalan negara lain cuma dari pekarangan rumah sendiri. Sudah saatnya ikut campur, apalagi persoalan itu melibatkan kita," ujar Yenny.

Selain menyoroti kebijakan luar negeri, Yenny juga menyoroti kebijakan dalam negeri soal kehadiran pengungsi Rohingya. Dia yakin akan banyak lagi peristiwa serupa ke depan. Pemerintah didorong membuat peraturan khusus terkait hal itu.

"Kita mendorong pemerintahan Jokowi mencari solusi yang komprehensif, misalnya dengan menerbitkan payung hukum. Agar persoalan ini diantisipasi secara permanen," ujar Yenny.

Terkait penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia, ia mengapresiasi langkah pemerintah. Yenny berharap niat baik Indonesia untuk memulai menyelesaikan persoalan yang melibatkan banyak negara ini berbuah hasil baik.

 

Dimuat di KOMPAS

 
21
May 2015

 

JAKARTA - Wahid Institute kembali menggelar Pelatihan Keuangan Keluarga untuk kelompok. Pelatihan yang digelar dari tanggal 18 -20 Mei 2015 diperuntukkan bagi perempuan peserta program pengembangan ekonomi komunitas yang berada di lima kelompok dampingan.

 

Pelatihan kelompok adalah tindak lanjut dari pelatihan untuk pelatih (ToT) Keuangan Keluarga yang dilaksanakan sebelumnya pada 20-23 April 2015. Setelah mengikuti ToT Keuangan Keluarga, para ibu yang berhasil lolos kualifikasi pelatih diminta untuk menyebarkan pengetahuan yang didapat saat pelatihan kepada kelompok- kelompok baru. Pelatihan tingkat kelompok ini disingkat ToC FE (Training of Community Financial Education for Families).

 

ToC FE kali ini diampu oleh lima fasilitator kelompok. Fasilitator kelompok diambil dari ibu-ibu anggota kelompok dampingan yang telah ikut ToT FE yang dinilai layak oleh fasilitator utama untuk melatih kelompok.

 

Mereka yang dinilai layak melatih adalah Ibu Yulisa (Icha) dan Ibu Yani. Mereka didapuk melatih Kelompok Annafi di Kelurahan Kemang dan Kelompok Al Barri di Kelurahan Tonjong Tapos, Kabupaten Bogor. Ibu Mamah dan Ibu Nurbaity melatih kelompok Arrasid di Kemang dan Assyakur di Tajur Halang. Sedangkan Ibu Nurhasanah melatih di kelompok Al Malik di Pondok Udik. Selain lima kelompok yang berada di Kabupaten Bogor, para fasilitator kelompok juga melatih Kelompok Galaksi yang berada di jalan Talang, Menteng, Jakarta Pusat. Selama melatih kelompok, mereka didampingi oleh Fasilitator utama dari BMU, Gamal Ferdhi (PO Wahid Institute) dan Umar (Koperasi Cinta Damai).

 

Satu kelompok difasilitasi oleh dua fasilitator kelompok. Tujuannya, agar para ibu yang menjadi pelatih bisa saling mengisi jika mereka lupa materi yang akan disampaikan. Untuk menyesuaikan dengan kebutuhan anggota kelompok, tiap pelatihan dimampatkan menjadi lima materi dengan waktu tiga jam. Materi tersebut yakni, perencanaan keuangan, langkah-langkah perencanaan keuangan, pengelolaan keuangan keluarga, menyusun anggaran keuangan, menghitung tabungan keluarga. [WI]

 
21
May 2015

 

DEPOK - Lurah Pengasinan Hasan Nurdin mengatakan pemerintah tingkat Kelurahan yang dipimpinnya terbantu dengan adanya program pemberdayaan perempuan yang dinisisiasi Wahid Institute (WI). Ia menyatakan terima kasih atas andil WI dalam memperkuat potensi masyarakat yang dipimpinnya.

 

“Program yang dijalankan Wahid Institute ini amat membantu program pemerintah memberdayakan masyarakat. Jelas, kami akan mendukung upaya Wahid Institute menjalankan programnya di Pengasinan.”

 

Demikian Hasan Nurdin menyampaikan saat acara Pertemuan Pemangku Kepentingan untuk Pengembangan Kelompok Perempuan Cinta Damai di Depok, Jawa Barat. Acara ini dilaksanakan di Pondok Pesantren Subulussalam, Pengasinan, Depok, Jawa Barat, Kamis (21 /5/2015).

 

Hadir dalam kesempatan itu, para pemangku kepentingan program pemberdayaan masyarakat di daerah Depok. Mereka antara lain adalah utusan Wahid Institute, Pesantren Subulussalam, Gusdurian Depok, Jemaah Ahmadiyah Indonesia di Depok, Lajnah Ima’ilah Depok dan Jaringan Muda lintas Iman Bogor. Tampak juga wakil dari 15 kelompok perempuan dampingan yang berada di Depok sekitarnya.

 

Forum rapat pemangku kepentingan didukung oleh Kedutaan Besar Finlandia, dengan tujuan mengembangkan ekonomi perempuan di Depok, dan sebagai upaya untuk mendapatkan dukungan program dari elemen masyarakat setempat.

 

Pertemuan diawali dengan sambutan dari Wahid Institute yang diwakili oleh Gamal Ferdhi sebagai Program Officer Pengembangan Ekonomi Masyarakat. Selanjutnya, Gamal melanjutkan dengan paparan mengenai program pengembangan ekonomi masyarakat yang telah berjalan di Pengasinan, Depok selama setahun.

 

“Kami berencana untuk mengembangkan ekonomi kelompok dampingan dengan membangusn usaha bersama berupa usaha binatu,” ungkap Gamal.

 

Untuk pengembangan KUBE Binatu, para peserta pertemuan meminta Fendi sebagai manajer pengelola binatu memaparkan keuntungan yang bisa didapat kelompok jika bergabung dalam KUBE ini. “Kita akan mengadakan forum dan mengundang lagi kelompok-kelompok dampingan untuk memaparkan potensi usaha binatu ini,” jelas Fendi.

 

Dalam kesempatan itu, Lurah Pengasinan juga memaparkan program-program di kelurahan yang dipimpinnya. “ Saya berharap program-program pemerintah yang sudah berjalan dapat dijalin dengan pemberdayaan yang dilaksanakan Wahid Institute,” pinta Hasan Nurdin.

 

Forum tersebut tak hanya menjadi ajang bagi WI memaparkan kerja dan rencananya, juga mewujud menjadi forum komunikasi langsung antara pemerintah kelurahan dengan masyarakatnya. banyak keluhan-keluhan dari masyarakat yang disampaikan kepada Lurah. Dari soal eKTP, pelayanan kesehatan, Bank Sampah dll.

 

Selain rencana membangun KUBE Binatu, forum iini juga melahirkan ide-ide dari bawah, antara lain pemanfaat limbah sampah, dan bertukar pengalaman antar kelompok dampingan mengenai peluang-peluang usaha.

 

Para peserta tampak antusias mendengarkan pemaparan dalam forum tersebut. [GF]

 
11
May 2015

 

JAKARTA – Setelah bulan lalu menggelar pelatihan pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) bagi aparatur pemerintahan, The Wahid Institute dan TIFA Foundation kini menyelenggarakan pelatihan penguatan kapasitas kelompok korban dan kelompok pendukung tentang pelayanan Adminduk dan pelayanan publik nondiskriminasi di Bekasi, Jawa Barat.

 

Pelatihan yang digelar pada 8-10 Mei di Hotel Amaris Kota Bekasi ini komunitas agama rentan diskriminasi dan, di antaranya berasal dari paguyuban kepercayaan seperti Budi Daya, Kapribaden, Perjalanan dan Komunitas Jamaah Ahmadiyah. Kelompok pendukung yang hadir dalam pelatihan tersebut dari beberapa organisasi mahasiswa, yakni Kopri PMII, Kohati, HMI, Forum Pemuda Lintas Agama, juga Pesantren Fatahilah Ciketing dan Pesantren An Nur Kota Bekasi.

 

Abi S Nugroho, staf advokasi The Wahid Institute, mengatakan pelatihan ini merupakan bagian dari penguatan pelayanan publik khususnya pelayanan Adminduk di Kota Bekasi dan di beberapa wilayah yang menjadi sasaran program, seperti Kuningan dan Blora. “Pelatihan ini mendorong agar warga rentan diskriminasi mendapat perlakuan adil sebagaimana masyarakat lainnya tanpa pembedaan agama,” ujar Abi, saat membuka pelatihan tersebut.

 

“Pelatihan ini sebagai bekal para peserta untuk memperkuat dan memaksimalkan pengawasan kinerja pelayanan publik menjadi lebih baik,” sebut Abi, yang didampingi fasilitator Siti Aminah dari Indonesia Legal Resource Center (ILRC),

 

Abi menilai Kota Bekasi, sebagai wilayah penyangga Jakarta yang memiliki penduduk terpadat, masih belum maksimal dalam pelayanan publik.

 

Engkus Ruswana, Presidium Majelis Luhur Penghayat Kepercayaan, dalam pelatihan tersebut memberikan penjelasan cukup detail tentang apa yang menjadi harapan dan persoalan bersama sebagai bagian dari bangsa yang majemuk berketuhanan. Sementara Endang, perwakilan jamaah Ahmadiyah, menceritakan pengalaman diskriminasi yang dialami warga Ahmadiyah di beberapa tempat di Indonesia.

 

Pada pelatihan tersebut turut hadir perwakilan Komisi Ombudsman RI Ahmad Sobirin. Dalam presentasinya, Ahmad menyatakan pelaku yang paling buruk dalam pelayanan publik adalah pemerintah daerah, swasta dan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

 

“Selalu saja ada keluhan masyarakat penerima layanan publik. Tapi sayangnya, masih banyak yang tidak melapor. Sekarang saatnya masyarakat menjadi bagian dari peningkatan kualitas kinerja aparat dan penyelenggara pelayanan publik di wilayahnya. Tanpa partisipasi masyarakat, akan sulit mengharap perubahan dari pemerintah semata,” ujarnya. [WI]

 
02
May 2015

 

JAKARTA - Sepuluh tamu dari Amerika Serikat mengunjungi Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama di Jakarta, Jumat (1/5/15) siang. Kedatangan mereka didampingi Direktur The Wahid Institute, Yenny Wahid dan salah satu Ketua PP Muslimat Sri Mulyati.

Kunjungan para pemimpin muslim di AS ini disambut Ketua Umum PBNU Said Aqil Siroj. Menurut Yenny, para tamu itu adalah tokoh muda muslim AS.

“Mereka adalah delegasi muslim Amerika. Salah satunya, penasehat Menlu AS urusan Islam. Jadi, mereka ingin mempelajari Islam di Indonesia. Mereka beranggapan bahwa seharusnya Islam Indonesia menjadi model bagi Islam dunia,” ujar Yenny Wahid, usai pertemuan itu.

Delegasi itu berharap Islam Indonesia bisa berperan lebih bagi dunia Islam. Mereka sangat mendukung dan mendorong Islam di Indonesia bisa meningkatkan perannya di kancah internasional. “Mereka juga berharap muslim Indonesia lebih percaya diri dalam memerankan peran itu,” kata Yenny.

“Sebelumnya, mereka sudah ke kantor The Wahid Institute. Jadi, kami melakukan diskusi, pertukaran pikiran dan pengalaman. Lalu kita juga bisa membuat kegiatan bersama. Ke depan banyak yang bisa kita lakukan. Untuk kerja sama itu, misalnya, bisa mempromosikan Islam ala Islam nusantara ke dunia internasional,” tutur Yenny.

Ia menambahkan, pihaknya akan melakukan kerja sama dengan para tokoh muda Amerika itu.

“Kita akan melakukan kerja sama antara people to people, mungkin juga bisa melibatkan pemerintah, agar bisa memberikan sumbangan pikiran bagaimana menyikapi fenomena keberagamaan kita. Yang jelas, kerja sama ini bisa membawa banyak manfaat bagi umat Islam di seluruh dunia,” tegasnya.


Ditanya mengapa mereka melirik Indonesia, Yenny menjawab, karena bisa mempraktikkan Islam yang toleran, berdasarkan kebhinekaan, dan bisa mengayomi minoritas.

“Bagi mereka, formula Islam khas Indonesia merupakan yang paling benar. Karena di sini tidak ada model yang suka ngebom dan meledak-ledakkan itu,” ujarnya. [NUO]