Salam sejahtera kami sampaikan semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat dan baik.

Baru-baru ini, Pemerintah Myanmar mengeluarkan kebijakan tentang penduduk etnis Rohingya, yaitu dengan memberikan dua pilihan kepada mereka, menerima status sebagai warga Negara namun dengan identitas sebagai Bengali atau memilih untuk dipenjara. Bengali adalah sebutan untuk mengidentifikasi etnis pendatang di Myanmar yang sebagian besar berasal dari keturunan India atau Bangladesh. Dengan pilihan tersebut, Pemerintah Myanmar sama saja menghapuskan identitas etnis Roihngya yang selama ini diklaim oleh penduduk Rohingya sebagai identitas bawaan sejak mereka berada di Myanmar. Di luar itu, Myanmar juga mengeluarkan sejumlah kebijakan yang mengarah pada diskriminasi minoritas di Myanmar, seperti UU pelarangan nikah beda agama, UU pelarangan pindah agama dan membatasi pendirian rumah ibadah.

Berkaitan dengan ini kami sampaikan bahwa The Wahid Institute, Human Rights Working Group (HRWG), INFID, Abdurrahman Wahid Center dan LBH Jakarta bekerjasama menyelenggarakan diskusi umum “Multiculturalism and Pluralism in Myanmar Transition: Struggling Citizenship of Rohingya”. Diskusi ini akan mengupas tentang permasalahan kewarganegaraan dan multikulturalisme di Myanmar, termasuk pula tentang status dan situasi terkini komunitas Rohingya di Myanmar dan minoritas lainnya di Myanmar. Atas dasar ini, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir, pada:

Hari/Tanggal      : Selasa, 30 September 2014

Tempat                : Kantor The Wahid Institute,

(Jl. Taman Amir Hamzah No. 8 
Jakarta – 10320)

Waktu                  : pukul 15.00 – 18.00 WIB

Narasumber        : Abu Tahay, Director of Rohingya Resource Network

Demikian surat undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 26 September 2014

Atas Nama Panitia Bersama

LBH Jakarta, Abdurrahman Wahid Centre, HRGW, The Wahid Institute, INFID

-----

Abu Tahay

Abu Tahay adalah salah seorang pemimpin Rohingya yang melihat permasalahan Rohingya sebagai masalah kewarganegaraan dan hak atas identitas etnis. Dia sebenarnya pendukung Aung San Suu Kyi dan ikut dipernjara ketika itu. Ia dilepas bersamaan dengan tahanan politik lainnya, kemudian mendirikan partai Rohingya dan terpilih sebagai anggota parlemen, hanya saja dicekaloleh oleh partai penguasa sampai akhirnya kursinya digantikan oleh partai penguasa. Di pengadilan terbukti dia mendapat suara lebih banyak dari calon partai penguasa, tetapi keputusan pengadilan tidak dijalankan. Melalui lembaganya Rohingya Resource Network dia sekarang mendakwahkan multikulturlisame dan pluralisme di bawah tema citizenship sambil memperjuangkan hak-hak warganegara Rohingya di Myanmar.