Harlah the Wahid Institute Ke-9 & Orasi Kebangsaan "Kepemimpinan yang Berpihak pada yang Lemah (al-Mustad'afin)" Ir. H. Joko Widodo | Kamis, 26 September 2013, 09.30 - 12.30 WIB | The Wahid Institute Jln. Taman Amir Hamzah, No. 8, Jakarta | Olis (0878.3251.7514): Badrus (0813.1092.8060); Subhi (0815.8770.114); Alam (0815.9819.841)



Dokumen

Senin, 17 Juni 2013 03:10

Sejak peristiwa penyerangan pada Agustus 2012 lalu, sudah sembilan bulan warga Syiah diterlantarkan di GOR Sampang oleh pemerintah tanpa kepastian. Karena itulah sejak awal Juni 2013 sepuluh orang perwakilan mereka melakukan aksi Gowes Kemanusiaan 850 kilometer Surabaya-Jakarta. Setelah 16 hari bersepeda mereka tiba di depan Istana Negara pada hari Minggu, 16 Juni 2013, dengan membawa satu tuntutan utama: bertemu dan menagih janji Presiden SBY agar segera memenuhi hak-hak konstitusional mereka untuk pulang ke kampung halaman dengan aman dan damai. Para penggowes bertekad akan tetap bertahan di Jakarta sampai SBY menemui dan mengabulkan tuntutan itu.

Sepanjang perjalanan, ke sepuluh korban kekerasan dan diskriminasi agama serta keyakinan itu disambut aktivis HAM dan demokrasi serta singgah di beberapa tempat untuk berdiskusi dan memberikan testimoni tentang kekerasan yang menimpa mereka kepada publik. Melalui aksi "Gowes Kemanusiaan" tersebut, beberapa lembaga penting di tiap kota besar sepanjang rute perjalanan telah disinggahi. Di antaranya Universitas Diponegoro, Universitas Wahid Hasyim, beberapa rumah dinas Bupati, pondok pesantren dan rumah tokoh ulama NU, serta sejumlah kantor LSM yang peduli terhadap perjuangan mereka dalam menegakkan pilar bangsa (Pancasial, UUD '45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika).

Selain tujuan utama bertemu langsung Presiden SBY dan menyerahkan surat terbuka berisi tuntutan minta pulang dan menolak relokasi, di Jakarta para pegowes dijadwalkan bertemu Wantimpres, Mendagri, DPR RI, Kemenag, KPAI, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan lembaga terkait lainnya.

Atas nama pendamping pengungsi Syiah Sampang, aliansi yang sejak awal mendampingi dan mengadvokasi kasus Sampang, KontraS,YLBH Universalia, AMAN Indonesia, Elsam, ANBTI, Sejuk, dan lainnya menuntut dan menagih janji SBY dalam pernyataan resmi pasca peristiwa Sampang I dan II di mana Presiden akan memberi perhatian khusus atas penuntasan/penanganan kasus tersebut.

Sembilan bulan telah lewat sejak janji itu terucap. Faktanya, sampai detik ini pengungsi Syiah masih mendekam dan terpenjara di GOR Sampang. Tentu Presiden SBY selaku Presiden Republik Indonesia tak pantas mengelak untuk mendengar keluhan tiap warganegara Indonesia dalam menuntut haknya yang sah berupa perlindungan atas raga, nyawa, harta dan tempat tinggal mereka sebagaimana diatur dan dijamin oleh konstitusi.

Disisi lain, KontraS, YLBH Universalia, AMAN Indonesia, Elsam, ANBTI, Sejuk, dan lainnya berpandangan bahwa Presiden SBY juga terikat janjinya kepada dunia internasional untuk melindungi warga negara Indonesia dari setiap kekerasan dan diskriminasi agama dan keyakinan karena pada akhir Mei yang lalu SBY telah bersedia menerima World Statesman Award dari Appeal of Conscience Foundation (ACF), sebuah yayasan antara agama yang berbasis di New York. Karena itu, selaku presiden sebuah negara yang dianggap berhasil mengembangkan kehidupan toleran sudah sepantasnya SBY membuktikan bahwa dirinya layak menerima penghargaan tersebut.

Pengungsi Syiah Sampang yang terlantar dan dipaksa menjadi pengungsi di negeri sendiri dan terancam intimidasi terkait relokasi, adalah ujian serius bagi pemenuhan janji SBY. Inilah kesempatan emas bagi Presiden NKRI itu membuktikan kelayakannya menerima award toleransi tersebut. Sebaliknya, bila relokasi inkonstitusional itu dianggap sebagai satu-satunya solusi bagi warga Syiah Sampang agar mereka diusir keluar dari kampung halamannya, sementara SBY diam tak peduli bahkan terkesan merestui, maka dapat dipastikan bahwa selaku kepala negara, SBY telah menciderai rasa kemanusiaan dan melanggar konstitusi.

Jakarta, 17 Juni 2013

Aliansi Solidaritas Kasus Sampang