Harlah the Wahid Institute Ke-9 & Orasi Kebangsaan "Kepemimpinan yang Berpihak pada yang Lemah (al-Mustad'afin)" Ir. H. Joko Widodo | Kamis, 26 September 2013, 09.30 - 12.30 WIB | The Wahid Institute Jln. Taman Amir Hamzah, No. 8, Jakarta | Olis (0878.3251.7514): Badrus (0813.1092.8060); Subhi (0815.8770.114); Alam (0815.9819.841)



Dokumen

Senin, 18 Maret 2013 04:03

Penyegelan Gereja milik jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Tamansari, Setu, oleh Pemerintah Kaputen Bekasi, Jawa Barat, Kamis, 7 Maret 2013 kembali menyusun daftar panjang praktik diksriminasi dan pelanggaran kebebasan beragama yang dijamin konstitusi. Dasar hukum yang digunakan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 1996 tentang IMB.

Penyegelan terjadi setelah beberapa bulan sebelumnya eskalasi tekanan massa intoleran berlabel agama yang menolak pendirian gereja meningkat. Pada 15 Januari 2013, pertemuan yang digelar oleh Muspika Kecamatan Setu juga dihadiri 700 orang dari beberapa kelompok dan organisasi berlabel agama menekan untuk menandatangani tiga kesepakatan:  pertama, warga desa Taman Sari menolak dengan tegas adanya pendirian Gereja; kedua, pihak HKBP bersedia mengembalikan fungsi bangunan yang ada sesuai dengan fungsinya; ketiga, Apabila pihak HKBP melanggar kesepakatan ini, maka warga Taman Sari dan Ormas Islam akan mengambil tindakan tegas. Penolakan juga terjadi pertengahan bulan lalu terhadap Gereja Katolik Damai Kristus di Duri Selatan, Tambora, Jakarta Barat.

Di lain wilayah, kami juga mencatat penolakan pembangunan Masjid Al Munawar di  Desa Nahornop Marsada, Kecamatan Pahe Jae, Tarutung, Tapanuli Utara ditentang oleh sebagian masyarakat. Alasannya masjid, berdekatan dengan dua buah gereja. 

Dalam sejumlah kasus tersebut, Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006/Nomor 8 Tahun 2006tentang Pedoman Pelaksanaan Tugaskepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama,Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat dijadikan alat menolak pendirian rumah ibadah.

Atas meningkatnya kasus-kasus ini, the Wahid Institute menyatakan sikap sebagai berikut:

Pertama, mendesak pemerintah setempat tak tunduk dalam tekanan kelompok atau organisasi yang mengatasnamakan agama yang menjadikan tameng Perber Rumah Ibadah sebagai alat mendiskriminasi kelompok minoritas, non-muslim maupun muslim.  Sudah banyak fakta, penolakan atas pendirian rumah ibadah berikut intimidasi umumnya dilakukan orang-orang dan kelompok intoleran yang dengan mudah bisa diidentifikasi namun tidak dilakukan tindakan hukum yang tegas.

Kedua, mendesak Pemerintah setempat tak lepas tangan atas berbagai peristiwa pelanggaran hak kebebasan beragama berupa penyegelan dan penutupan rumah ibadah. Pemerintah berkewajiban  memastikan  warga negara terfasilitasi haknya dalam menjalan agama dan keyakinannya.

Ketiga, dalam beberapa kasus, seperti yang dialami GKI Yasmin dan HKBP Filadelfia, dengan jelas pemerintah daerah (Pemda) mengabaikan keputusan pengadilan dan pemerintah pusat seolah tak punya keberanian mengambil langkah tegas atas masalah tersebut. Kami berkesimpulan, sikap ini yang menyebabkan kasus-kasus serupa akan terjadi berulang-ulang di tempat-tempat lain.

Keempat, menuntut Pemerintah adil, konsiten, dan transparan, dalam melaksanakan konstitusi, khususnya dalam jaminan hak beragama.

Kelima, mendesak Presiden bersikap tegas atas kasus-kasus ini dan memerintahkan Kapolri mengambil langkah hukum yang adil dan transparan terhadap pelaku kekerasan  dan menghentikan cara-cara kriminalisasi terhadap korban pelanggaran hak beragama.

Jakarta, 18 Maret 2013

Rumadi
Koordinator Program the Wahid Institute