Harlah the Wahid Institute Ke-9 & Orasi Kebangsaan "Kepemimpinan yang Berpihak pada yang Lemah (al-Mustad'afin)" Ir. H. Joko Widodo | Kamis, 26 September 2013, 09.30 - 12.30 WIB | The Wahid Institute Jln. Taman Amir Hamzah, No. 8, Jakarta | Olis (0878.3251.7514): Badrus (0813.1092.8060); Subhi (0815.8770.114); Alam (0815.9819.841)



Berita

Senin, 20 Mei 2013 01:09

Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhamadiyah, Din Syamsuddin menilai Rancangan Undang-Undang  (RUU) Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) bertentangan dengan kontitusi. Pendapat itu dia sampaikan dalam diskusi di Gedung Dakwah Muhamadiyah di Jakarta, Rabu (15/5). “Kami berkeyakinan RUU ini inkonstitusionalkarena bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945,” tegasnya.

Keyakinan Muhamadiyah muncul dari hasil kajian RUU Ormas bersama sejumlah universitas. Kesimpulan kajian tersebut adalah jika RUU disahkan, akan mengancam kebebasan berkumpul dan berserikat.

Karena kekhawatiran itu, Muhammadiyah bersama koalisi masyarakat sipil mengingatkan mewanti-wanti pemerintah dan DPRuntuk tidak melanjutkan pembahasan RUU Ormas. Jika peringatan ini tak digubris, apabila RUU Ormas disahkan dan diundangkan, Muhamadiyah bersama koalisi masyarakat sipil akan mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

Din menegaskan desakan itu bukan diboncengi kepentingan tertentu. Namun kepentingan Muhammadiyah dan masyarakat sipil demi kepentingan masyarakat menyeluruh. “Kalau ini dipaksakan di DPR, hari pertama kami ajukan ke Mahkamah Konstitusional,” ujarnya.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Eryanto Nugroho punya pandangan serupa. Menurutnya, penundaan pengesahan RUU Ormas oleh DPR semestinya menjadi momentum untuk memperbaiki draf RUU Ormas.

Misalnya, mengubah pendekatan politik keamanan terhadap kebebasan berserikat berkumpul menjadi pendekatan hukum melalui RUU Perkumpulan. Ery menuturkan terdapat beberapa aspek yang menjadi dasar penolakan RUU Ormas.

Diawali dengan aspek hukum. RUU Ormas dipandang mengacaukan dan menimbulkan kerancuan kerangka hukum dengan mencampuradukkan badan hukum yayasan dan perkumpulan dalam pengertian ormas. Erry menyadari RUU Ormas berupaya mengatur organisasi yang tidak berbadan hukum. Padahal, kebebasan berserikat berkumpul telah diatur dalam Pasal 28 UUD 45.

Kedua, aspek politik. RUU Ormas dinilai mengembalikan pendekatan politik keamanan terhadap kebebasan berserikat berkumpul di Indonesia. Ketiga, aspek pengembangan sektor masyarakat sipilkarena pendekatan politik keamanan terhadap sektor masyarakat sipil dikhawatirkan melahirkan tindakan represif.

Keempat, aspek penegakan hukum. Ia berpandangan, publik terkecoh ketika RUU Ormas dipandang mampu menjadi solusi atas berbagai pelanggaran hukum yang dilakukan ormas. Padahal, persoalannya adalah ketidaktegasan aparat penegak hukum dalam menindak pelaku kekerasan. Ia menilai, KUHP yang ada sudah lebih dari cukup untuk menjerat pelaku kekerasan yang dilakukan oleh ormas tertentu.

Ia mengusulkanUU No.8 Tahun 1985 tentang Ormas dicabut, bukan sebaliknya direvisi. Ia melanjutkan, seharusnya pansus RUU Ormas mengubah pembahasan menjadi RUU Perkumpulan. Karena RUU Perkumpulan memiliki kerangka hukum yang benar dan lebih positif dalam mengembangan relasi tiga sektor yakni negara, swasta, dan masyarakat sipil.

Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Syaiful Bahri menambahkan, RUU Ormas menabrak sejumlah perundangan. Misalnya UUD 1945,UU No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, danUU No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. “RUU ini tidak harmonis,bertabrakan dengan undang-undang lainnya,” ulasnya.

Peneliti senior Pusat Penelitian Politik LIPI, Syamsuddin Haris  berpandangan sedari awal paradigma RUU Ormas salah. Pasalnya, naskah akademik RUU tersebut menempatkan masyarakat sebagai sumber ancaman. Menurutnya, di era demokrasi masyarakat dianggap sumber ancaman sama halnya hidup di zaman otoriter.

Menurutnya, semangat RUU Ormas membelenggu kemerdekaan berserikat berkumpul. “Saya mencurigai proses awal munculnya RUU ini naskahnya selundupan. Disebut inisiatif DPR tapi disiapkan oleh Kemendagri,” ujarnya.

Menanggapi ragam pendapat dalam diskusi itu, Kasubdit Ormas Ditjen Kesbangpol Kemendagri Bachtiar di tempat sama menyatakn RUU Ormas telah melalui serangkaian pembuatan sebuah rancangan regulasi. Terlebih, RUU itu sebelumnya telah dihamonisasikan dengan undang-undang lain.

SemangatRUU Ormasbukan mengedepankan pendekatan politik keamanan. Tetapi lebih mengelola hak individu dan kebangsaan. “Jadi jauh sekali dari mengekang kebebasan berkumpul,” ujarnya.

Ia juga menampik RUU Ormas merupakan selundupan di DPR. Pasalnya, naskah akademik dan permintaan saran dan masukan dari masyarakat telah dilakukan. Bahkan, pembahasan terakhir antara pemerintah dengan DPR telah banyak perubahan pasal per pasal dalam RUU Ormas. Kendati demikian, ia menghargai adanya pertarungan perbedaan pandangan terhadap kalangan yang menolak RUU Ormas. “Tidak benar kalau ini adalah selundupan,” ujarnya.

Terpisah, Ketua Pansus RUU Ormas Abdul Malik Haramain mengatakan akan mencoba menjelaskan kepada PP Muhammadiyahyang bersikukuh menolak. Menurutnya, secara substansi RUU Ormas sudahclear di semua fraksi.

Dia melanjutkan, masih ada pembahasan lanjutan tentang redaksional penjelasan. Dia optimistis masa sidang ke IVsaat ini, DPR dapat mengesahkan RUU itu menjadi regulasi mengikat. “Insya Allah bisa kita putus,” pungkas politisi Partai Kebangkitan Bangsa itu.

Sumber: hukumonline.com | Rabu, 15 Mei 2013