Terhitung 10 tahun sejak reformasi bergulir, demokrasi telah menjadi visi bersama seluruh bangsa Indonesia, kecuali beberapa kelompok pro status-quo dalam berbagai variannya. Demokrasi begitu mendapat perhatian khusus masyarakat dan pemangku negara, mengingat dalam demokrasi, kebebasan berekspresi, kebebasan beragama, hak asasi manusia, perlindungan kaum minoritas dan prinsip kesetaraan di depan hukum sangat dijunjung tinggi. Namun, jika kita simak lebih mendalam, khususnya dalam konteks pergumulan politik, praktek demokrasi juga melahirkan anomali-anomali.

Salah satu bentuk anomali ini adalah praktek "Klanisme Politik" (Politik kekeluargaan yang tidak dibangun atas dasar basis kompetensi, kapasitas dan akseptabilitas publik). Tentu saja, anomali ini mengambil manifestasinya masing-masing sesuai dengan karakter dan kontur sosial-ekonomi setiap daerah. Banten adalah salah satu kasus di Indonesia yang paling sering menjadi rujukan penting fakta ini. Di Filipina, praktek "Klanisme Politik" ini juga mencuat di Mindanao (Filipina). Pertanyaan yang muncul adalah: Sejauhmana dua wilayah ini memiliki kesamaan dan perbedaan? Dan dalam hal apa kedua wilayah ini memiliki irisan satu dengan yang lain? 

Dengan ini, kami bermaksud mengadakan diskusi publik dengan tema "Islam, Demokrasi, dan Klanisme Politik: Komparasi Banten dan Mindanao" untuk mengkaji  lebih dalam fenomena dan manifestasi Klanisme Politik tersebut sebagai dampak ikutan praktek demokrasi yang sedang berjalan. Diskusi publik ini menghadirkan

1. Dr. Abdul Hamid, MA (Akademisi dan Dosen UNTIRTA, Banten)
2. Drs.Ahmad Suaedy, MA (Peneliti Minoritas di Mindanao)

Lebih Lanjut hubungi
Jl. Taman Amir Hamzah No 8, Jakarta 10320, Indonesia
Phone : +62 21-3928233, 3145671 Fax : +62 21-3928250

Contact Person
Badrus SF (081310928060)